Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, dikutip Senin (16/3).

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita,” kata Prabowo, dikutip dari Bloomberg Technoz.

Prabowo menegaskan aturan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pandemi COVID-19.

“Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19. Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambah Prabowo.

Indonesia telah menetapkan batas defisit maksimal 3% dari PDB sejak awal 2000-an, pasca krisis keuangan Asia, sebagaimana dilaporkan oleh Kumparan.

Prabowo juga menolak gagasan pertumbuhan ekonomi melalui utang besar-besaran, dengan menekankan prinsip bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” tegas Prabowo, dikutip dari Kumparan.

Wacana Perppu Defisit Muncul dari Airlangga

Pernyataan Prabowo ini muncul setelah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memungkinkan defisit APBN melampaui 3% dari PDB jika dibutuhkan, sebagaimana dilaporkan Katadata.

Dalam sidang kabinet akhir pekan lalu, Airlangga memaparkan tiga skenario ekonomi yang dipengaruhi lonjakan harga minyak dan pelemahan rupiah akibat situasi geopolitik global.

“Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% terhadap PDB itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” ujar Airlangga, dikutip dari Katadata.

Airlangga menyebut Perppu tersebut juga akan mencakup insentif darurat berupa pembebasan bea masuk impor bahan baku tertentu, penundaan pajak bagi UMKM, serta fleksibilitas perubahan anggaran lintas program tanpa melalui DPR.

Meski demikian, Airlangga menegaskan keputusan akhir penerbitan Perppu tetap berada di tangan Presiden.

“Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden,” kata Airlangga, dikutip dari Katadata.

Arah Fiskal dan Ketahanan Energi

Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang dinilai lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara sebagai penopang ketahanan energi, menurut laporan Katadata.

Pemerintah, menurut Prabowo, akan terus mengembangkan energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel sebagai alternatif jangka panjang.

“Jika kita berhasil melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien dan sangat tidak bergantung pada sumber eksternal,” ujar Prabowo, dikutip dari Kumparan.

Referensi:

Featured Image: OpenAI